Nilainilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak diragukan lagi karena merupakan filsafat bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah .. a. 1, 2 b. 1, 3 c. 1, 4 d. 2, 3 e. 3, 4. c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup. d. meningkatkan MacamMacam Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alami dan lingkungan hidup buatan. 1. Lingkungan Hidup Alami. Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terdiri atas unsur abiotik, unsur biotik, organisme kecil, dan segala kondisi yang bekerja secara dinamis tanpa ada campur tangan manusia. LingkunganHidup dan Kehutanan, Aparat Penegak Hukum; Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau Instansi terkait yang berhubungan dengan kasus yang diadukan. 26. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan bidangyang diatur yakni lingkungan hidup menyangkut kepentingan umum. Di Indonesia, urusan mengenai kepentingan umum menyangkut tentang hubungan antara negara dengan warga negara. Menurut N.H.T Siahaan,7 hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan yang mengandung manfaat sebagai pengatur AbstrakPelanggaran perizinan lingkungan merupakan pelanggaran yang sering terjadi di negara Indonesia dimana pelanggarnya tidak memikirkan dampak lingkungan terbukti dari tidak adanya rasa kesadaran dengan tidak memperdulikan dan memenuhi syarat izin lingkungan untuk itu dalam menegakkan perizinan lingkungan yaitu salah satunya menegakkan sanksi hukum. Urusanpemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2): "Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, seluruhkewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini pula pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing- masing. tanggungjawab semua aparat dan pemegang peran di seluruh bidang kehidupan (pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, perbankan, pertahanan-keamanan dan sebagainya) termasuk masyarakat. Tindak pidana lingkungan tidak hanya menyebabkan Kerugian secara materi (ekonomi) disamping itu juga dapat bersifat ancaman kerusakan yang Pengelolaan perusahaanmenganalisa apakah ketersediaan tenaga kerja yang di miliki oleh perusahaan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang mencukupi atau tidak. d. Langkah keempat : Melakukan tindakan Inisiatif. Analisa terhadap ketersediaan tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dan keperluannya di masa yang akan datang. Berbedadengan AMDAL, UKL - UPL tidak melalui proses penilaian dan presentasi, tetapi lebih mengarah pada hal-hal teknis untuk memenuhi standar-standar pengelolaan lingkungan hidup.. Pemrakarsa wajib mengisi formulir isian dan mengajukannya kepada instansi terkait yang memiliki tanggungjawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten / Kota / Provinsi sesuai Kep-MENLH No 86 eeaN.